Pemerintah daerah dapat memiliki tata kelola yang baik, layanan digital yang dikelola secara berkelanjutan, dan aparatur yang semakin kompeten. Namun, transformasi Pemerintahan Digital tetap akan menghadapi batas apabila setiap perangkat daerah bekerja sendiri-sendiri.
Persoalan pemerintahan tidak pernah benar-benar mengenal batas organisasi.
Satu kebutuhan masyarakat dapat melibatkan beberapa perangkat daerah. Satu layanan dapat membutuhkan data dari berbagai sumber. Satu kebijakan dapat memerlukan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, komunitas, bahkan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Karena itu, kolaborasi bukan pelengkap dalam Pemerintahan Digital. Kolaborasi merupakan kemampuan organisasi pemerintah untuk menyatukan sumber daya, pengetahuan, dan kepentingan agar transformasi digital menghasilkan dampak yang lebih besar.
Indikator 4 Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital menempatkan Forum Koordinasi Pemerintah Digital sebagai wadah pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan Pemdi. Forum tersebut dapat melibatkan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, serta organisasi masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan perkembangan praktik digital government global. OECD menilai bahwa transformasi digital pemerintah perlu bergerak dari digitalisasi yang terpisah-pisah menuju pendekatan whole-of-government, dengan koordinasi, interoperabilitas, platform bersama, dan kolaborasi sebagai bagian penting untuk menghasilkan layanan yang terpadu.
Baca juga: Teknologi Boleh Digital, tetapi Transformasi Tetap Digerakkan Manusia
1. Mengapa Pemerintahan Digital Membutuhkan Kolaborasi?
Transformasi digital mengubah cara pemerintah bekerja. Ketika data semakin menjadi dasar pengambilan keputusan dan layanan publik semakin terhubung, kebutuhan untuk bekerja lintas organisasi menjadi semakin besar.
Bayangkan sebuah layanan publik yang membutuhkan data kependudukan, data sosial, informasi kesehatan, data pendidikan, serta informasi wilayah. Masing-masing data mungkin berada pada organisasi yang berbeda. Jika setiap organisasi hanya berfokus pada sistem dan kepentingannya sendiri, masyarakat tetap harus berhadapan dengan proses yang terpisah.
Sebaliknya, ketika organisasi mampu bekerja bersama, teknologi dapat digunakan untuk menyederhanakan perjalanan masyarakat dalam mendapatkan layanan.
Inilah alasan kolaborasi menjadi bagian dari kematangan Pemerintahan Digital.
Materi Paparan Indikator 4 menunjukkan bahwa Forum Koordinasi Pemerintah Digital tidak hanya ditujukan untuk koordinasi teknis. Forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk penguatan kebijakan, tata kelola, manajemen layanan digital, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN, pemanfaatan data dan keamanan siber, hingga penguatan teknologi untuk transformasi layanan publik.
Dengan demikian, kolaborasi harus dipandang sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan, bukan sekadar agenda rapat antar-OPD.
2. Masalah Silo Antar-OPD
Salah satu tantangan transformasi digital adalah munculnya silo organisasi.
Setiap perangkat daerah memiliki tugas, kewenangan, program, anggaran, aplikasi, dan data masing-masing. Kondisi tersebut secara administratif dapat dipahami. Namun, dari perspektif masyarakat, batas-batas tersebut sering kali tidak terlihat.
Masyarakat hanya mengenal satu pemerintah.
Ketika sebuah layanan membutuhkan beberapa OPD tetapi prosesnya tidak terhubung, masyarakat dapat mengalami pengulangan pengisian data, berpindah dari satu kanal ke kanal lain, atau menerima informasi yang tidak konsisten.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam Digital Government Outlook 2026 mencatat bahwa banyak layanan publik masih dirasakan sebagai kumpulan titik layanan yang terpisah di berbagai kementerian, lembaga, dan tingkat pemerintahan. Fragmentasi tata kelola, ketidakjelasan akuntabilitas lintas layanan, dan variasi kapabilitas antarorganisasi dapat menghasilkan pengalaman yang tidak konsisten, duplikasi, dan kompleksitas yang sebenarnya tidak perlu.
Karena itu, tantangan Pemerintahan Digital bukan hanya membuat organisasi menjadi digital, tetapi membuat organisasi digital tersebut mampu bekerja sebagai satu kesatuan.
3. Dari Koordinasi Menuju Kolaborasi
Koordinasi dan kolaborasi bukan hal yang sama.
Koordinasi dapat dimulai dengan berbagi informasi, menyelaraskan agenda, atau menghindari tumpang tindih kegiatan. Kolaborasi melangkah lebih jauh: berbagai pihak bekerja bersama untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai secara optimal apabila dikerjakan sendiri.
Indikator 4 menggambarkan perkembangan tersebut melalui lima tingkat kematangan.
Pada tahap Initiate, kolaborasi mulai dilakukan antar unit kerja atau perangkat daerah dalam menerapkan Pemdi sesuai substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi. Bukti yang dapat menunjukkan pelaksanaan antara lain undangan, notulensi, dan dokumentasi kegiatan kolaborasi.
Pada tahap Emerging, kolaborasi berkembang antarinstansi pemerintah. Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi dalam perencanaan menjadi referensi bagi pelaksanaan kolaborasi hingga tingkat nasional. Bukti pelaksanaan dapat berupa MoU/PKS, notulensi, dokumentasi, dan berita acara kesepakatan data.
Tahap Developing menunjukkan perkembangan yang lebih jauh. Kolaborasi tidak lagi terbatas pada instansi pemerintah, tetapi melibatkan akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan organisasi masyarakat. Yang lebih penting, keterlibatan tersebut diarahkan pada partisipasi aktif atau co-creation.
Pada tahap Embedded, kolaborasi telah dilakukan secara terarah dan mulai direviu. Reviu dapat mencakup tim kolaborasi, perubahan substansi rencana aksi, kesesuaian dengan dokumen perencanaan, pelaksanaan teknis, permasalahan, dan rencana tindak lanjut.
Sedangkan pada tahap Leading, hasil reviu tidak berhenti sebagai catatan evaluasi. Hasil tersebut ditindaklanjuti untuk melakukan optimalisasi kolaborasi Pemerintahan Digital.
Jadi, kematangan kolaborasi bukan sekadar tentang berapa banyak pihak yang terlibat, tetapi tentang seberapa terarah, aktif, terukur, dievaluasi, dan ditindaklanjuti kerja bersama tersebut.
4. Kolaborasi Lintas OPD dan Lintas Sektor
Kolaborasi Pemerintahan Digital idealnya berkembang dalam beberapa lapisan.
Kolaborasi antar-OPD
Ini merupakan fondasi awal. Perangkat daerah mulai menyadari bahwa persoalan tertentu membutuhkan keterlibatan lebih dari satu organisasi.
Contohnya adalah integrasi layanan, pertukaran data, pengembangan sistem bersama, atau penyelesaian proses pelayanan yang melibatkan beberapa OPD.
Kolaborasi antar instansi pemerintah
Pada tahap berikutnya, kolaborasi meluas melampaui pemerintah daerah atau satu lingkungan organisasi. Materi Paparan Indikator 4 menempatkan kolaborasi antar instansi pemerintah sebagai bagian dari perkembangan kematangan kolaborasi.
Kolaborasi lintas sektor
Inilah titik ketika pemerintah mulai membuka ruang bagi pihak di luar pemerintahan.
Akademisi dapat memberikan kajian dan pengetahuan. Dunia usaha dan industri dapat membawa inovasi serta kemampuan teknologi. Komunitas dapat memberikan perspektif lapangan. Media dapat membantu komunikasi publik. Masyarakat dapat memberikan pengalaman sebagai pengguna.
Pada tingkat Developing, materi paparan secara eksplisit mengarahkan kolaborasi kepada berbagai pihak tersebut melalui pendekatan co-creation.
OECD juga menempatkan co-design dan keterlibatan pengguna sebagai praktik penting dalam membangun layanan publik yang berpusat pada manusia. Keterlibatan tersebut sebaiknya berlangsung tidak hanya di awal, tetapi sepanjang siklus hidup layanan agar pemerintah dapat memahami kebutuhan nyata dan memperbaiki layanan berdasarkan bukti.
5. Peran Pimpinan dalam Membangun Ekosistem Kolaboratif
Kolaborasi lintas organisasi membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Melainkan membutuhkan arah dan kepemimpinan.
Pimpinan daerah memiliki posisi penting untuk memastikan bahwa kolaborasi tidak berhenti pada forum, rapat, atau dokumen kerja sama.
Ada beberapa pertanyaan strategis yang perlu dijawab:
- Persoalan apa yang membutuhkan kolaborasi?
- OPD mana yang harus terlibat?
- Data dan sumber daya apa yang perlu dibagikan?
- Apa peran masing-masing pihak?
- Bagaimana keberhasilan kolaborasi diukur?
- Bagaimana hasil kolaborasi akan dievaluasi?
- Apa yang dilakukan setelah evaluasi?
Materi Paparan Indikator 4 menunjukkan bahwa pada tahap kematangan lebih tinggi, reviu perlu melihat bukan hanya kegiatan kolaborasi, tetapi juga SK Tim Kolaborasi, kesesuaian rencana aksi dengan dokumen perencanaan, pelaksanaan teknis, permasalahan, dan rencana tindak lanjut.
Ini berarti pimpinan perlu membangun kolaborasi sebagai siklus manajemen, bukan kegiatan sesaat.
6. Strategi Membangun Kolaborasi Pemerintahan Digital
Pemerintah daerah dapat memulai dari beberapa langkah praktis.
Pertama, mulai dari masalah publik, bukan dari organisasi. Tentukan persoalan yang ingin diselesaikan. Setelah itu, identifikasi siapa saja yang memiliki data, kewenangan, kompetensi, teknologi, atau pengalaman yang dibutuhkan.
Kedua, masukkan kolaborasi ke dalam perencanaan. Pada tingkat Developing, substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi dalam dokumen seperti Renstra, Renja, RKP, atau RKPD tahunan perlu mencantumkan rincian rencana aksi kolaborasi.
Ketiga, tetapkan peran dan mekanisme kerja. Kolaborasi akan lebih efektif ketika setiap pihak memahami kontribusi dan tanggung jawabnya.
Keempat, bangun mekanisme berbagi data dan pengetahuan. Kolaborasi digital membutuhkan kemampuan untuk bekerja dengan data dan sistem yang dapat saling terhubung.
Kelima, libatkan pihak di luar pemerintah secara bermakna. Co-creation bukan sekadar meminta pendapat setelah keputusan dibuat. Partisipasi perlu memberikan ruang bagi pihak yang terlibat untuk ikut memahami masalah, merancang solusi, menguji, dan memberikan masukan terhadap perbaikan.
Keenam, lakukan reviu. Kolaborasi yang matang perlu diperiksa secara berkala untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang menjadi hambatan, dan apa yang harus diperbaiki. Materi Paparan Indikator 4 secara eksplisit menempatkan laporan reviu sebagai bukti pada tingkat Embedded.
Ketujuh, tindak lanjuti hasil reviu. Pada tingkat Leading, optimalisasi kolaborasi dibuktikan melalui laporan tindak lanjut hasil reviu.
Dengan demikian, siklusnya menjadi:
Rencanakan → Libatkan → Laksanakan → Reviu → Perbaiki → Optimalkan.
7. Pemerintahan Digital Tidak Dibangun Sendirian
Pada akhirnya, kematangan kolaborasi Pemerintahan Digital bukan tentang seberapa sering pemerintah mengadakan forum koordinasi. Ukurannya adalah apakah forum dan hubungan kerja tersebut mampu menghasilkan kerja bersama yang nyata.
Pemerintah daerah yang matang tidak melihat perangkat daerah lain sebagai organisasi yang berdiri terpisah. Mereka melihatnya sebagai bagian dari satu ekosistem pemerintahan.
Begitu pula dengan masyarakat, akademisi, dunia usaha, industri, komunitas, dan pihak lainnya. Mereka bukan sekadar penerima kebijakan atau pengguna layanan, tetapi dapat menjadi sumber pengetahuan dan mitra dalam menciptakan solusi publik.
Pendekatan tersebut semakin relevan dalam era ketika layanan publik membutuhkan integrasi data, infrastruktur bersama, interoperabilitas, dan koordinasi lintas batas organisasi. OECD menekankan bahwa pendekatan government as a platform membantu pemerintah beralih dari model layanan yang terpisah menuju infrastruktur dan komponen bersama yang memungkinkan organisasi berkoordinasi tanpa selalu membangun solusi dari awal.
Bagi pimpinan daerah, pesan utamanya sederhana:
Transformasi digital pemerintah bukan proyek satu OPD, melainkan agenda bersama seluruh organisasi.
Tata kelola memberikan arah. Manajemen layanan memastikan layanan tetap berjalan dan berkembang. SDM menyediakan kemampuan untuk menjalankan perubahan. Dan kolaborasi menyatukan seluruh elemen tersebut agar bekerja menuju tujuan yang sama.
Ketika pemerintah mampu bergerak dari koordinasi menuju kolaborasi, dari kolaborasi menuju co-creation, dan dari evaluasi menuju optimalisasi, Pemerintahan Digital tidak lagi sekadar menjadi kumpulan sistem dan aplikasi.
Kolaborasi mulai menjadi cara baru pemerintah bekerja bersama untuk menyelesaikan persoalan publik dan memberikan layanan yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Inilah fondasi terakhir dalam Bagian I Memahami Benang Merah 20 Indikator PEMDI , yaitu Membangun Fondasi Pemerintahan Digital: bukan hanya memiliki teknologi, manusia, dan tata kelola, tetapi mampu menghubungkan semuanya melalui kolaborasi.
Leave a Reply