Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah mengembangkan beragam aplikasi untuk mendukung pelayanan publik, administrasi pemerintahan, pengelolaan data, dan pengambilan keputusan. Namun, bertambahnya jumlah aplikasi belum tentu membuat layanan digital semakin terintegrasi.
Salah satu tantangan dalam transformasi digital pemerintah daerah adalah munculnya aplikasi yang beroperasi secara terpisah tanpa keterhubungan yang memadai.
Akibatnya, masyarakat harus mengisi data yang sama berulang kali saat mengakses layanan yang berbeda. Aparatur pemerintah perlu menggunakan beberapa aplikasi untuk menyelesaikan satu proses kerja. Data yang sudah tersedia dalam suatu sistem pun masih harus diminta kembali oleh sistem lainnya. Di sisi lain, pimpinan daerah belum tentu memperoleh informasi yang menyeluruh dari berbagai layanan digital untuk mendukung pengambilan keputusan secara tepat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan masing-masing unit kerja. Integrasi aplikasi dan data menjadi kunci agar transformasi digital mampu menyederhanakan proses kerja, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan layanan publik yang lebih baik.
Inilah yang dikenal sebagai aplikasi silo.
Karena itu, setelah pemerintah daerah membangun aplikasi dan memperkuat infrastrukturnya, serta menyederhanakan proses bisnis lintas sektor, tahap berikutnya adalah memastikan seluruh komponen digital tersebut dapat berkomunikasi, bertukar data, dan bekerja sebagai satu ekosistem.
Hal tersebut menjadi fokus Indikator 16 — Integrasi Aplikasi Pemerintah Digital.
Materi indikator 16 menggambarkan proses integrasi aplikasi melalui tahapan koordinasi pemanfaatan data, uji coba pemanfaatan data, pelaksanaan integrasi aplikasi dan interoperabilitas data, pengujian layanan, hingga integrasi ke dalam layanan publik terpadu. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya integrasi aplikasi dan interoperabilitas data antarinstansi secara terkoordinasi dan aman yang dapat diterapkan dalam layanan publik terpadu.
Dengan demikian, integrasi aplikasi bukan sekadar persoalan teknis menghubungkan dua sistem. Integrasi adalah cara memastikan teknologi bekerja mengikuti proses pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.
Mengapa Aplikasi Pemerintah Harus Terintegrasi?
Bayangkan seorang warga yang mengakses layanan publik yang membutuhkan data kependudukan, perizinan, bantuan sosial, atau informasi administratif lainnya. Ketika sistem pemerintah belum saling terhubung, warga maupun aparatur justru harus menjadi penghubung antar sistem.
Akibatnya, data yang sama perlu diisi berulang kali, dokumen harus diunggah kembali, dan proses verifikasi dilakukan lebih dari sekali. Pemerintah mungkin telah menyediakan banyak aplikasi digital, tetapi masyarakat masih dihadapkan pada banyak pintu untuk satu kebutuhan.
Padahal, salah satu prinsip utama Pemerintahan Digital adalah menghadirkan layanan publik yang terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Artinya, berbagai sistem yang digunakan pemerintah perlu saling terhubung agar masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih sederhana tanpa harus menghadapi kerumitan proses di baliknya.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjelaskan bahwa digital public infrastructure terdiri atas sistem digital bersama yang aman dan interoperabel untuk mendukung penyelenggaraan serta akses terhadap layanan. Komponen seperti data sharing, identitas digital, pembayaran, notifikasi, dan registri data pemerintah dapat menjadi fondasi bagi layanan yang lebih terintegrasi.
Karena itu, integrasi aplikasi perlu dilihat sebagai bagian dari arsitektur pemerintahan, bukan sekadar pekerjaan tim teknologi informasi.
Baca juga: Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor Pemerintah Digital
Masalah Aplikasi Silo di Pemerintah Daerah
Aplikasi silo muncul ketika sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan unit tertentu tetapi tidak dirancang untuk berinteraksi secara efektif dengan sistem lainnya.
Penyebabnya dapat beragam.
Ada aplikasi yang dibangun sebelum arsitektur teknologi pemerintah daerah tersedia. Ada sistem yang menggunakan standar data berbeda. Ada pula aplikasi yang dikembangkan oleh penyedia berbeda dengan teknologi dan mekanisme pertukaran data yang tidak seragam.
Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, pemerintah daerah dapat menghadapi beberapa persoalan:
- duplikasi data;
- pengulangan input;
- proses verifikasi yang tidak efisien;
- kesulitan memperoleh data lintas OPD;
- biaya pemeliharaan yang semakin besar;
- ketergantungan pada sistem tertentu;
- dan keterbatasan pimpinan dalam memperoleh informasi yang utuh.
Materi Indikator 16 menggambarkan kondisi awal ketika integrasi aplikasi masih dilakukan secara sewaktu-waktu, bersifat sektoral, dan terbatas pada layanan digital tertentu. Pada tahap ini, Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital masih menjadi referensi yang sedang disusun pada tingkat mikro.
Persoalannya bukan bahwa setiap OPD memiliki aplikasi.
Persoalannya adalah apakah aplikasi tersebut dapat bekerja bersama ketika proses pemerintahan memang membutuhkan keterhubungan.
Integrasi Bukan Sekadar Menghubungkan Sistem
Istilah integrasi sering kali dipahami secara sederhana sebagai “membuat dua aplikasi terhubung”.
Padahal, integrasi yang matang memiliki beberapa lapisan.
- ada integrasi proses: sistem harus mendukung proses bisnis yang memang membutuhkan keterhubungan.
- ada integrasi data: data dapat dipertukarkan dengan format, struktur, dan mekanisme yang disepakati.
- ada integrasi teknologi: aplikasi memiliki mekanisme komunikasi yang memungkinkan sistem berinteraksi secara aman.
- ada integrasi layanan: keterhubungan tersebut benar-benar menghasilkan layanan publik yang lebih terpadu.
Materi Indikator 16 menggambarkan tahapan tersebut melalui koordinasi pemanfaatan data, uji coba, integrasi dan interoperabilitas data, pengujian layanan, hingga integrasi ke layanan publik terpadu.
Artinya, sebuah API yang berhasil mengirim data dari satu sistem ke sistem lain belum otomatis berarti transformasi telah berhasil.
Pertanyaan berikutnya adalah:
Apa yang menjadi lebih baik setelah kedua sistem tersebut terhubung?
Jika masyarakat tetap harus melakukan proses yang sama, atau aparatur masih harus memeriksa dan memasukkan data secara manual, manfaat integrasinya perlu dipertanyakan kembali.
Data Sharing dan Efisiensi Birokrasi
Salah satu manfaat terbesar integrasi aplikasi adalah kemampuan melakukan data sharing secara terkontrol.
Ketika data yang dibutuhkan oleh sebuah layanan telah tersedia dalam sistem pemerintah dan dapat digunakan kembali sesuai kewenangan, proses pelayanan dapat menjadi lebih sederhana.
Namun, data sharing bukan berarti semua sistem bebas mengambil seluruh data.
Pertukaran data harus memperhatikan hak akses, tujuan pemanfaatan, keamanan, kualitas data, serta ketentuan perlindungan data.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional menempatkan data dan informasi sebagai salah satu domain arsitektur dan menjelaskan bahwa pemetaan data diperlukan untuk mengetahui data yang digunakan dalam proses bisnis maupun layanan pemerintahan. Kerangka tersebut juga dikaitkan dengan prinsip Satu Data Indonesia.
Dengan demikian, integrasi aplikasi harus dibangun di atas data yang terkelola, bukan sekadar koneksi teknis.
Di sinilah hubungan antara Indikator 15 dan Indikator 16 menjadi sangat kuat.
Proses bisnis menentukan data apa yang dibutuhkan. Data menentukan apa yang perlu dipertukarkan. Aplikasi menjadi sarana untuk mewujudkan pertukaran tersebut.
Pengujian Menjadi Bagian Penting Integrasi
Integrasi aplikasi pemerintah perlu melalui serangkaian pengujian untuk memastikan sistem dapat berfungsi dengan baik sebelum diterapkan. Materi Indikator 16 menekankan empat jenis pengujian yang perlu diperhatikan, yaitu User Acceptance Test (UAT), Stress Test, Penetration Test, dan Integration Test.
Setiap pengujian memiliki fokus yang berbeda.
UAT memastikan aplikasi telah memenuhi kebutuhan proses bisnis dan dapat diterima oleh pengguna. Stress Test mengukur kemampuan sistem dalam menghadapi beban kerja yang ekstrem. Penetration Test dilakukan untuk mengidentifikasi celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Sementara itu, Integration Test memastikan pertukaran informasi dan komunikasi antar-modul, antarsistem, maupun antarinstansi berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Bagi pimpinan daerah, pengujian ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan integrasi aplikasi pemerintah. Sebab, semakin banyak sistem yang saling terhubung, semakin besar pula kebutuhan untuk mengantisipasi risiko gangguan yang dapat memengaruhi layanan lainnya. Integrasi aplikasi tidak cukup hanya memastikan sistem saling terhubung, tetapi juga harus menjamin keamanan, keandalan, dan keberlangsungan layanan publik.
Integrasi sebagai Pengalaman Layanan
Pada akhirnya, integrasi aplikasi harus dirasakan manfaatnya oleh pengguna.
OECD dalam pembahasan mengenai infrastruktur publik digital mencontohkan single digital gateways sebagai pendekatan untuk mengintegrasikan berbagai digital building blocks dan layanan dalam satu titik akses. Konsep tersebut memungkinkan pengguna mengakses informasi, dokumen, notifikasi, dan proses dari berbagai administrasi melalui satu kanal yang lebih terpadu.
Pendekatan tersebut memberikan pelajaran penting bagi pemerintah daerah:
integrasi seharusnya menyederhanakan perjalanan pengguna, bukan hanya menyederhanakan komunikasi antarsistem.
Jika masyarakat harus membuka lima aplikasi untuk menyelesaikan satu kebutuhan, pemerintah mungkin telah melakukan integrasi teknis di belakang layar, tetapi pengalaman pengguna belum tentu terintegrasi.
Karena itu, ukuran keberhasilan integrasi perlu dikembalikan kepada tujuan akhirnya: kemudahan masyarakat dan efektivitas pemerintah.
Dari Integrasi Sektoral Menuju Ekosistem Pemerintahan
Tingkat kematangan Indikator 16 menunjukkan perkembangan yang bertahap.
Pada level Initiate, integrasi masih bersifat sewaktu-waktu atau sektoral dan terbatas pada layanan tertentu. Bukti pendukung dapat berupa laporan pelaksanaan dan matriks integrasi.
Pada level Emerging, pemerintah mulai melakukan pemetaan integrasi sesuai rencana Pemerintah Digital dan melaksanakan integrasi pada sebagian layanan digital.
Pada level Developing, integrasi dilakukan pada seluruh layanan digital prioritas dan/atau layanan tematik yang direncanakan. Integrasi juga mulai distandarkan dan diotomatisasi sehingga aplikasi dapat lebih fleksibel beradaptasi terhadap kebutuhan baru.
Pada level Embedded, integrasi telah diterapkan pada seluruh layanan digital prioritas dan/atau tematik, dikelola secara terpadu, serta dilakukan reviu secara berkala untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan.
Pada level Leading, pemerintah tidak berhenti pada integrasi. Hasil reviu ditindaklanjuti dan integrasi dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung pengambilan keputusan, termasuk kebutuhan Dasbor Presiden sesuai konteks indikator. Orientasi akhirnya tetap pada kemudahan pengguna.
Dengan demikian, kematangan integrasi bergerak dari sekadar menghubungkan sistem menjadi mengoptimalkan ekosistem layanan.
Strategi Membangun Ekosistem Aplikasi Terintegrasi
Pemerintah daerah dapat memulai integrasi dengan beberapa langkah strategis.
Pertama, inventarisasi aplikasi dan kebutuhan integrasinya. Tidak semua aplikasi harus dihubungkan dengan semua sistem. Tentukan integrasi berdasarkan proses bisnis dan kebutuhan layanan.
Kedua, petakan aliran data. Identifikasi data apa yang dibutuhkan, dari mana sumbernya, siapa yang berwenang mengakses, dan untuk proses apa data digunakan.
Ketiga, tetapkan standar integrasi. Pemerintah perlu memiliki standar teknis dan tata kelola agar integrasi tidak bergantung pada solusi yang berbeda-beda untuk setiap proyek.
Keempat, lakukan integrasi secara bertahap. Mulai dari layanan prioritas yang memberikan dampak paling besar bagi masyarakat maupun efektivitas internal pemerintah.
Kelima, lakukan pengujian sebelum implementasi. UAT, stress test, penetration test, dan integration test perlu menjadi bagian dari pengendalian kualitas integrasi.
Keenam, dokumentasikan dan pantau hasil integrasi. Materi Indikator 16 menggunakan laporan pelaksanaan dan matriks pemantauan integrasi sebagai bagian dari data dukung.
Terakhir, lakukan reviu dan tindak lanjut. Integrasi bukan pekerjaan sekali jadi. Perubahan proses bisnis, kebijakan, teknologi, dan kebutuhan pengguna dapat mengharuskan pemerintah menyesuaikan kembali integrasi yang telah dibangun.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 menegaskan bahwa penyelenggaraan aplikasi SPBE oleh instansi pusat dan pemerintah daerah harus berdasarkan proses bisnis, serta tanggung jawab penyelenggaraannya mencakup perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan aplikasi.
Dengan demikian, integrasi perlu dipandang sebagai bagian dari siklus hidup aplikasi, bukan pekerjaan tambahan setelah aplikasi selesai dibuat.
Indikator 16 menutup rangkaian pembahasan Bagian IV dengan sebuah pesan yang sangat penting:
pemerintahan digital tidak boleh menjadi kumpulan aplikasi yang kebetulan dimiliki oleh satu pemerintah daerah.
Aplikasi harus menjadi bagian dari ekosistem.
Aplikasi perlu mendukung proses bisnis yang telah disederhanakan, berjalan di atas infrastruktur yang andal, dapat bertukar data secara aman, dan menghasilkan layanan yang lebih mudah bagi masyarakat.
Karena itu, integrasi bukan sekadar persoalan connecting systems. Ia adalah upaya untuk memastikan bahwa proses, data, aplikasi, infrastruktur, dan layanan bergerak menuju tujuan pemerintahan yang sama.
Materi Indikator 16 menunjukkan perjalanan tersebut dari integrasi yang masih sektoral menuju integrasi yang diterapkan secara luas, dikelola secara terpadu, direviu berkala, dan terus dioptimalkan berdasarkan hasil reviu.
Bagi pimpinan daerah, pertanyaan strategisnya bukan lagi:
“Apakah aplikasi kita sudah terhubung?”
Melainkan:
“Apakah keterhubungan tersebut benar-benar membuat pemerintah bekerja lebih terpadu dan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah?”
Jika jawabannya ya, teknologi telah menjalankan perannya dengan tepat.
Bukan menjadi tujuan pemerintahan, tetapi menjadi enabler bagi pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada manusia.
Dan dengan demikian, rangkaian Indikator 13–16 dalam Bagian IV — Membangun Teknologi dan Proses Pemerintah yang Terintegrasi membentuk satu kesatuan: aplikasi yang bernilai, infrastruktur yang siap, proses bisnis yang terpadu, dan aplikasi yang saling terintegrasi.
Leave a Reply