Transformasi digital pemerintah daerah sering kali dimulai dari pertanyaan: aplikasi apa yang perlu dibangun, teknologi apa yang harus digunakan, atau infrastruktur apa yang perlu disiapkan? Padahal, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah pemerintah daerah sudah memiliki tata kelola yang mampu mengarahkan seluruh inisiatif digital menuju tujuan pembangunan yang sama?
Sebab, teknologi tanpa arah dapat melahirkan banyak aplikasi tetapi sedikit keterpaduan. Sistem dapat bertambah, tetapi proses bisnis tetap terfragmentasi. Data tersedia, tetapi belum tentu dapat dimanfaatkan bersama. Bahkan layanan digital yang terlihat modern belum tentu membuat pelayanan publik menjadi lebih sederhana bagi masyarakat.
Karena itu, Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital atau Indikator 1 menempatkan tata kelola sebagai salah satu fondasi penting dalam perjalanan transformasi Pemerintahan Digital. Melalui agenda sosialisasi Pemerintah Digital, PanRB mendefinisikan tata kelola Pemdi sebagai kerangka kerja yang memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penerapan Pemdi berjalan secara terpadu. Objek yang diukur mencakup Arsitektur Pemerintah Digital Instansi Pemerintah dan Rencana Aksi Nasional Pemdi sebagai referensi rencana aksi pada instansi pemerintah.
Pandangan ini juga sejalan dengan perkembangan tata kelola digital global. OECD menegaskan bahwa transformasi digital pemerintah yang koheren membutuhkan tata kelola yang kuat, visi strategis, mandat yang jelas, kepemimpinan, serta koordinasi dan kolaborasi yang efektif.
Baca juga: Pemerintahan Digital yang Matang: Memahami 20 Indikator Evaluasi Kinerja Pemdi Pemerintah Daerah
1. Mengapa Tata Kelola Menjadi Fondasi Pemerintahan Digital?
Pemerintahan Digital bukan sekadar proses memindahkan layanan manual ke layar komputer. Transformasi digital pada dasarnya merupakan perubahan cara pemerintah merencanakan, mengambil keputusan, mengelola sumber daya, menjalankan proses bisnis, serta memberikan layanan kepada masyarakat.
Itulah sebabnya tata kelola menjadi fondasi.
Tanpa tata kelola yang jelas, setiap perangkat daerah berpotensi membangun agenda digital berdasarkan kebutuhan sektoralnya masing-masing. Akibatnya, muncul berbagai sistem yang belum tentu saling terhubung, data yang tersimpan di banyak tempat, serta layanan yang belum memberikan pengalaman terpadu bagi masyarakat.
Materi Paparan Indikator 1 menunjukkan bahwa tata kelola Pemerintahan Digital melibatkan berbagai fungsi, mulai dari perencanaan, organisasi dan tata laksana, SDM, teknologi informasi dan komunikasi, pengelola layanan digital, pemilik layanan, pengawasan intern, hingga fungsi kearsipan.
Dengan demikian, tata kelola digital sesungguhnya adalah agenda pemerintahan, bukan semata-mata agenda unit teknologi informasi.
2. Apa yang Dimaksud Tata Kelola Pemerintahan Digital?
Secara sederhana, tata kelola Pemerintahan Digital dapat dipahami sebagai mekanisme yang memastikan seluruh inisiatif digital memiliki arah, peran, proses, standar, serta mekanisme pengendalian yang jelas.
Dalam Indikator 1, dua objek penting yang menjadi bagian dari tata kelola adalah Rencana Aksi Nasional Pemdi dan Arsitektur Pemerintah Digital.
Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi.
Rencana aksi memberikan arah mengenai apa yang perlu dicapai, sedangkan arsitektur membantu menggambarkan bagaimana keterpaduan layanan, data, teknologi, dan keamanan Pemerintah Digital dibangun. Materi paparan menjelaskan Arsitektur Pemerintah Digital sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan keterpaduan layanan digital pemerintah, data, teknologi Pemerintah Digital, dan keamanan Pemerintah Digital untuk mendukung ekosistem Pemerintah Digital.
Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya memiliki dokumen arsitektur atau rencana aksi. Yang lebih penting adalah bagaimana keduanya digunakan sebagai dasar dalam pembangunan dan pengembangan layanan.
3. Mengapa Transformasi Digital Membutuhkan Arah dan Kepemimpinan?
Transformasi digital membutuhkan keputusan strategis. Pemerintah daerah perlu menentukan digitalisasi seperti apa yang benar-benar mendukung sasaran pembangunan daerah.
Materi Paparan Indikator 1 menunjukkan hubungan antara arah pembangunan nasional, RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, arahan Presiden, mandat peraturan perundang-undangan, perencanaan Pemerintahan Digital, rencana pembangunan daerah, arsitektur, program dan kegiatan tahunan, hingga penganggaran.
Artinya, agenda digital idealnya tidak berdiri di luar proses pembangunan.
Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menempatkan RPJMN sebagai penjabaran visi, misi, dan program Presiden serta memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, kewilayahan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan.
Bagi pimpinan daerah, implikasinya cukup jelas: transformasi digital perlu dipimpin sebagai agenda strategis pemerintahan, bukan didelegasikan semata sebagai proyek teknis.
4. Hubungan Tata Kelola dengan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Salah satu tantangan penting Pemerintahan Digital adalah memastikan agenda digital masuk ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran.
Materi Paparan Indikator 1 menggambarkan hubungan tersebut melalui rangkaian:
Arah Pembangunan Nasional → Pemerintah Digital → Perencanaan Instansi/Pemerintah Daerah → Arsitektur → Program dan Kegiatan → Penganggaran.
Dengan pendekatan ini, pembangunan layanan digital tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.
Misalnya, ketika pemerintah daerah memiliki prioritas peningkatan kualitas layanan kesehatan, maka kebutuhan digital perlu diturunkan dari persoalan tersebut: proses bisnis apa yang perlu diperbaiki, data apa yang diperlukan, layanan apa yang perlu terintegrasi, teknologi apa yang mendukung, dan bagaimana kebutuhan tersebut diterjemahkan ke dalam program serta anggaran.
Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045 yang diluncurkan pemerintah pada Februari 2026 juga menempatkan dokumen tersebut sebagai acuan bersama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program Pemerintah Digital. Bappenas juga menyoroti fragmentasi sistem aplikasi dan kurangnya kolaborasi antar instansi sebagai tantangan transformasi digital pemerintah.
5. Menghindari Digitalisasi yang Berjalan Sendiri-Sendiri
Salah satu manfaat terbesar tata kelola adalah mencegah pemerintah membangun sistem secara terpisah-pisah.
Materi Paparan Arsitektur Pemerintah Digital secara eksplisit memperkenalkan konsep “arsitektur milik bersama” untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi ekosistem digital. Arsitektur Makro, Meso, dan Mikro harus berjalan selaras: Makro memberikan arah dan menjadi standar, Meso mengintegrasikan layanan lintas instansi, sedangkan Mikro menerjemahkan arsitektur tersebut dalam konteks masing-masing instansi.
Dalam konteks pemerintah daerah, prinsip ini penting agar inovasi sektoral tetap dapat berkembang tanpa kehilangan arah keterpaduan.
OECD pun menggunakan konsep government as a platform untuk menggambarkan pemerintahan yang memanfaatkan infrastruktur, standar, dan komponen bersama sehingga organisasi pemerintah dapat bekerja dalam ekosistem yang terintegrasi, bukan membangun semuanya dari awal secara terpisah.
Dengan kata lain, digitalisasi yang matang bukan tentang sebanyak mungkin aplikasi, tetapi tentang seberapa baik berbagai komponen pemerintahan dapat bekerja sebagai satu ekosistem.
6. Strategi Pimpinan Daerah Membangun Tata Kelola Pemdi
Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pimpinan daerah.
Pertama, menetapkan arah transformasi digital yang terhubung dengan prioritas pembangunan. Setiap inisiatif digital perlu dapat menjawab persoalan pembangunan atau pelayanan publik yang nyata.
Kedua, mengintegrasikan Pemerintahan Digital ke dalam perencanaan dan penganggaran. Agenda digital perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan dokumen perencanaan daerah dan program tahunan.
Ketiga, membangun koordinasi lintas perangkat daerah. Transformasi digital tidak dapat berhasil apabila setiap OPD bekerja dengan definisi kebutuhan, data, dan sistemnya sendiri.
Keempat, menggunakan Arsitektur Pemerintah Digital sebagai acuan bersama. Materi Paparan Indikator 1 menempatkan keselarasan Arsitektur Makro, Meso, dan Mikro sebagai bagian penting agar layanan digital dapat berkembang secara terpadu.
Kelima, membangun mekanisme reviu dan perbaikan. Pada tingkat kematangan yang lebih tinggi, tata kelola tidak berhenti pada penyusunan dokumen. Reviu dilakukan terhadap rencana aksi dan arsitektur sesuai perubahan kebijakan maupun penerapan, disertai identifikasi masalah dan rekomendasi tindak lanjut.
Inilah yang membedakan pemerintahan yang sekadar memiliki dokumen digital dengan pemerintahan yang benar-benar mampu mengelola transformasi digitalnya.
7. Dari Kebijakan Digital Menuju Pemerintahan yang Terintegrasi
Pada akhirnya, kematangan tata kelola Pemerintahan Digital tidak dapat diukur hanya dari berapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah atau seberapa modern teknologi yang digunakan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah seluruh inisiatif digital tersebut bergerak menuju tujuan pembangunan yang sama?
Indikator 1 memberikan kerangka untuk melihat perjalanan tersebut melalui lima tingkat kematangan: Initiate, Emerging, Developing, Embedded, dan Leading. Pada tingkat yang semakin matang, fokus bergeser dari persiapan dan penyelarasan menuju penerapan yang konsisten, reviu, dan penggunaan arsitektur sebagai referensi keterpaduan layanan.
Pada akhirnya, Pemerintahan Digital yang matang bukanlah pemerintahan yang paling banyak menggunakan teknologi. Ia adalah pemerintahan yang mampu mengarahkan teknologi, data, manusia, proses, dan sumber daya menuju tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang sama.
Karena itu, sebelum pemerintah daerah bertanya “teknologi apa yang harus kita bangun?”, ada pertanyaan yang lebih strategis untuk dijawab terlebih dahulu:
“Tata kelola seperti apa yang kita perlukan agar seluruh transformasi digital benar-benar bekerja sebagai satu kesatuan?”
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi fondasi bagi perjalanan Pemerintahan Digital selanjutnya karena setelah tata kelola dibangun, pemerintah membutuhkan layanan yang dikelola secara berkelanjutan, SDM yang mampu menggerakkan perubahan, serta kolaborasi yang membuat seluruh ekosistem dapat bekerja bersama.
Dan di situlah perjalanan menuju Pemerintahan Digital yang matang benar-benar dimulai.
Leave a Reply