Pembangunan daerah selalu berlangsung di suatu ruang. Jalan dibangun di lokasi tertentu, sekolah melayani wilayah tertentu, fasilitas kesehatan menjangkau kelompok masyarakat tertentu, kawasan industri berkembang di koridor tertentu, sementara risiko banjir, longsor, kekeringan, dan berbagai persoalan lingkungan juga memiliki pola persebaran geografis.
Karena itu, ketika pemerintah daerah membicarakan pembangunan, sebenarnya hampir selalu ada satu pertanyaan yang melekat: di mana persoalan itu terjadi?
Pertanyaan tersebut membuat informasi geospasial memiliki posisi strategis dalam Pemerintahan Digital. Informasi geospasial bukan sekadar peta digital yang menampilkan titik, garis, atau batas wilayah. Informasi geospasial memungkinkan pemerintah menghubungkan berbagai data dengan lokasi, ruang, dan karakteristik wilayah, sehingga kondisi pembangunan dapat dipahami secara lebih utuh.
Dalam materi paparan Indikator 6 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial, kemampuan yang dinilai adalah kapabilitas instansi pemerintah dalam berbagi pakai dan memanfaatkan data serta informasi geospasial untuk memastikan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan pemerintah.
Dengan perspektif tersebut, informasi geospasial seharusnya tidak dipandang sebagai urusan teknis pemetaan semata. Melainkan merupakan infrastruktur informasi untuk membantu pemerintah memahami wilayah dan mengambil keputusan yang lebih tepat.
Baca juga: Tata Kelola Data Pemerintah untuk Kebijakan yang Tepat
Mengapa Hampir Semua Kebijakan Daerah Memiliki Dimensi Spasial?
Bayangkan pemerintah daerah ingin menurunkan angka kemiskinan. Angka statistik memang dapat menunjukkan jumlah penduduk miskin. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan: di wilayah mana kemiskinan terkonsentrasi?
Begitu pula ketika pemerintah ingin meningkatkan akses pendidikan. Jumlah sekolah dan jumlah peserta didik merupakan informasi penting, tetapi keputusan akan menjadi lebih tajam ketika pemerintah mengetahui lokasi sekolah, jarak tempat tinggal masyarakat, kondisi jaringan jalan, karakteristik wilayah, dan distribusi penduduk.
Hal yang sama berlaku untuk pelayanan kesehatan, transportasi, pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur, penataan ruang, investasi, ketahanan pangan, hingga penanganan bencana.
Di sinilah informasi geospasial memberikan nilai tambah.
Data menjawab “apa”, sedangkan informasi geospasial membantu pemerintah memahami “di mana”. Ketika keduanya dipadukan, pemerintah memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai persoalan pembangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial bahkan mendefinisikan informasi geospasial sebagai data geospasial yang telah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
Dengan kata lain, nilai strategis informasi geospasial justru muncul ketika informasi tersebut digunakan dalam proses pemerintahan.
Informasi Geospasial Bukan Sekadar Peta
Salah satu kekeliruan yang perlu dihindari dalam transformasi digital pemerintah adalah menyamakan informasi geospasial dengan sekadar keberadaan aplikasi peta atau geoportal.
Memiliki peta digital belum otomatis menunjukkan bahwa tata kelola informasi geospasial telah matang.
Yang lebih penting adalah apakah pemerintah daerah memiliki:
- kelembagaan yang jelas;
- sumber daya manusia yang kompeten;
- standar dan metadata;
- mekanisme berbagi pakai;
- perangkat dan sistem pendukung;
- koordinasi antar unit kerja;
- prosedur operasional;
- integrasi dengan layanan digital dan proses perencanaan;
- mekanisme evaluasi dan peningkatan kualitas.
Materi Paparan Indikator 6 memperlihatkan perkembangan tersebut secara bertahap. Pada tingkat Initiate, misalnya, pemerintah baru berada pada tahap menyiapkan tata kelola, membentuk tim atau kelompok kerja, menugaskan personil penyelenggara informasi geospasial, serta mulai membangun geoportal sebagai sarana integrasi dan berbagi pakai.
Artinya, ukuran kematangan bukan hanya “apakah Pemda punya peta?”, tetapi “apakah Pemda mampu mengelola dan menggunakan informasi geospasial secara berkelanjutan?”
Menghubungkan Data dengan Lokasi
Kekuatan utama informasi geospasial terletak pada kemampuannya menghubungkan berbagai sumber data melalui dimensi lokasi.
Misalnya, pemerintah daerah memiliki data:
- kemiskinan;
- kesehatan;
- pendidikan;
- infrastruktur;
- kependudukan;
- penggunaan lahan;
- jaringan jalan;
- fasilitas publik;
- kawasan rawan bencana.
Apabila data tersebut dapat ditempatkan dalam konteks spasial yang konsisten, pimpinan daerah tidak hanya melihat angka secara terpisah. Pemerintah dapat mulai membaca pola.
Wilayah dengan angka kemiskinan tinggi dapat dibandingkan dengan akses terhadap fasilitas kesehatan. Lokasi sekolah dapat dianalisis bersama kepadatan penduduk usia sekolah. Wilayah rawan banjir dapat dibandingkan dengan jaringan drainase, penggunaan lahan, dan lokasi permukiman.
Inilah yang membuat informasi geospasial relevan untuk pengambilan keputusan strategis.
Bahkan Ina-Geoportal yang dikelola Badan Informasi Geospasial menyediakan berbagai informasi geospasial yang dapat digunakan untuk melihat konteks wilayah, termasuk peta batas wilayah, garis pantai, peta dasar, serta berbagai informasi tematik.
Dengan pendekatan tersebut, peta tidak lagi sekadar menjadi produk visual. Peta menjadi medium untuk memahami hubungan antar fenomena pembangunan.
Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Daerah
Bagi pemerintah daerah, pemanfaatan informasi geospasial dapat masuk ke berbagai tahapan siklus kebijakan.
Pada tahap perencanaan, informasi geospasial membantu pemerintah memahami karakteristik wilayah dan menentukan lokasi prioritas.
Pada tahap pelaksanaan, informasi lokasi dapat digunakan untuk memastikan kegiatan pembangunan berjalan pada wilayah sasaran.
Pada tahap monitoring, pemerintah dapat memantau persebaran kegiatan dan capaian berdasarkan wilayah.
Sementara pada tahap evaluasi, data geospasial dapat membantu melihat apakah intervensi pemerintah telah menjangkau lokasi dan kelompok sasaran yang tepat.
Contohnya dapat dilihat pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah tidak cukup hanya mengetahui berapa kilometer jalan yang telah dibangun. Pertanyaan strategisnya adalah: jalan tersebut berada di mana, menghubungkan wilayah apa, melayani siapa, dan apakah pembangunan tersebut meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan atau pusat ekonomi?
Perspektif spasial membantu menggeser evaluasi dari sekadar menghitung output menuju pemahaman terhadap dampak pembangunan di suatu wilayah.
Badan Informasi Geospasial juga menempatkan informasi geospasial sebagai faktor penting dalam perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Detail Tata Ruang dan proses perizinan berbasis lokasi.
Dari Geoportal Menuju Ekosistem Geospasial Pemda
Pembangunan geoportal merupakan langkah penting, tetapi bukan tujuan akhir.
Materi Paparan Indikator 6 menunjukkan bahwa pada tingkat Emerging, pemerintah diharapkan telah memiliki tata kelola dan kelembagaan yang ditetapkan melalui regulasi, SDM pendukung, sistem berbagi pakai, serta sebagian informasi geospasial yang memiliki metadata dan memenuhi standar. Informasi tersebut juga mulai digunakan dalam proses perencanaan dan layanan digital.
Pada tingkat Developing, tuntutannya meningkat. Pemerintah daerah perlu memiliki SOP, forum koordinasi, SDM yang relevan, perangkat produksi data geospasial, serta memastikan seluruh informasi yang dibagi pakaikan memiliki metadata dan sesuai standar untuk mendukung layanan digital prioritas atau tematik.
Ini menunjukkan satu hal penting bagi pimpinan daerah: penguatan informasi geospasial membutuhkan ekosistem, bukan hanya aplikasi.
Informasi Geospasial dan Kebijakan Berbasis Data
Ketika tata kelola data telah dibangun melalui Indikator 5, informasi geospasial memberikan dimensi tambahan yang sangat penting: dimensi ruang.
Hubungan ini menjadi semakin jelas jika Indikator 5 dan 6 dibaca sebagai satu rangkaian.
Tata kelola data memastikan data pemerintah memiliki standar, metadata, mekanisme berbagi pakai, dan interoperabilitas. Informasi geospasial kemudian memungkinkan data tersebut ditempatkan dalam konteks wilayah.
Dengan demikian, pemerintah dapat bergerak dari:
Data → Informasi → Informasi berbasis lokasi → Insight pembangunan → Keputusan.
Pendekatan tersebut juga selaras dengan tujuan penyelenggaraan informasi geospasial dalam PP Nomor 45 Tahun 2021, yaitu mendukung perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta kegiatan yang berkaitan dengan ruang kebumian.
Bagi pimpinan daerah, manfaat terbesarnya adalah kemampuan melihat persoalan pembangunan secara lebih holistik dan kontekstual.
Strategi Penguatan Ekosistem Geospasial Pemerintah Daerah
Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan Pemda.
Pertama, tetapkan kelembagaan dan kewenangan dengan jelas.
Penyelenggaraan informasi geospasial membutuhkan koordinasi antara fungsi perencanaan, TIK, statistik, pengelola layanan digital, serta unit teknis yang menghasilkan data geospasial.
Kedua, bangun roadmap geospasial daerah.
Jangan membangun sistem secara parsial berdasarkan kebutuhan sesaat. Materi paparan indikator menempatkan roadmap, berbagi pakai, pemanfaatan, serta kolaborasi dengan pihak eksternal sebagai karakteristik tingkat kematangan yang lebih tinggi.
Ketiga, perkuat SDM.
Pemerintah daerah membutuhkan SDM yang memahami informasi geospasial, termasuk kompetensi survei dan pemetaan serta teknologi informasi. Pada tingkat Embedded, bahkan menempatkan keberadaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan profesional bidang informasi geospasial sebagai salah satu kriteria.
Keempat, terapkan standar, metadata, dan manajemen kualitas.
Data geospasial yang tidak memiliki metadata atau standar yang jelas akan sulit digunakan lintas perangkat daerah.
Kelima, integrasikan informasi geospasial dengan proses bisnis.
Informasi geospasial harus masuk ke perencanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan, bukan berhenti sebagai tampilan pada geoportal.
Keenam, lakukan evaluasi secara berkala.
Pada tingkat Embedded, pemerintah sudah dituntut mengevaluasi pemanfaatan IG, SOP, dan sistem yang menggunakan informasi geospasial.
Pada tingkat Leading, kematangan bahkan ditunjukkan melalui reviu berkala terhadap regulasi dan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM secara rutin, pemeliharaan perangkat, serta menjadikan berbagi pakai dan pemanfaatan informasi geospasial sebagai bagian dari budaya kerja.
Ketika Pemerintah Mulai “Melihat” Wilayah dengan Data
Pemerintahan Digital yang matang bukan hanya mampu mengumpulkan data, tetapi juga mampu memahami di mana data tersebut terjadi dan apa maknanya bagi pembangunan.
Informasi geospasial memberikan kemampuan tersebut.
Dengan menghubungkan data dengan lokasi, pemerintah daerah dapat melihat persoalan secara lebih nyata: wilayah mana yang tertinggal, layanan mana yang belum terjangkau, infrastruktur mana yang membutuhkan prioritas, serta intervensi mana yang memberikan dampak terbesar.
Karena itu, Indikator 6 bukan sekadar indikator tentang peta atau teknologi pemetaan. Ia mengukur kemampuan pemerintah daerah membangun ekosistem informasi geospasial yang dapat dibagi pakaikan, diintegrasikan, dimanfaatkan, dievaluasi, dan terus ditingkatkan.
Jika Indikator 5 memastikan data pemerintah dikelola sebagai aset yang terpercaya, maka Indikator 6 memberikan dimensi ruang terhadap aset tersebut.
Dan setelah data memiliki tata kelola serta konteks lokasi, masih ada satu kebutuhan penting: memastikan data tersebut dapat diolah menjadi statistik yang berkualitas untuk membaca kondisi dan perkembangan pembangunan secara objektif.
Di situlah Indikator 7 — Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik melanjutkan perjalanan: dari data yang terkelola, menjadi informasi berbasis lokasi, kemudian menjadi statistik yang dapat dipercaya sebagai dasar kebijakan.
Itulah fondasi penting untuk menjadikan data benar-benar bekerja bagi pemerintah dan masyarakat.
Leave a Reply