Pemerintahan Digital bukan sekadar tentang membangun aplikasi, menyediakan infrastruktur teknologi, atau memindahkan layanan dari loket fisik ke platform digital. Di balik setiap layanan digital pemerintah terdapat satu aset yang jauh lebih mendasar: data.
Data kependudukan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, investasi, infrastruktur, pelayanan publik, hingga data wilayah merupakan bahan penting bagi pemerintah daerah untuk memahami kondisi masyarakat dan menentukan intervensi yang tepat. Namun, data baru memiliki nilai strategis apabila dikelola dengan tata kelola yang jelas, konsisten, terintegrasi, dan dapat dipercaya.
Inilah konteks penting dari Indikator 5 Tingkat Kematangan Tata Kelola Data dalam evaluasi kinerja Pemerintahan Digital. Materi paparan indikator 5 menempatkan kemampuan instansi pemerintah dalam menerapkan tata kelola data melalui rangkaian proses Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fokus utama. Tujuannya adalah memastikan data tersedia secara akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan dan peningkatan kualitas layanan pemerintah.
Dengan demikian, pertanyaan penting bagi pimpinan daerah bukan lagi sekadar “Berapa banyak data yang kita miliki?”, melainkan “Seberapa baik pemerintah daerah mengelola data sebagai aset strategis untuk menghasilkan keputusan?”
Data sebagai Aset Strategis Pemerintah
Dalam organisasi pemerintahan modern, data memiliki fungsi yang semakin strategis. Data membantu pemerintah memahami persoalan, menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, mengukur kinerja, dan mengevaluasi apakah suatu program benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menempatkan data sebagai strategic asset dalam transformasi sektor publik. Pemerintah yang mampu memanfaatkan data secara strategis memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efektivitas belanja, pelaksanaan kebijakan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan tersebut membutuhkan tata kelola data yang kuat sebagai fondasinya.
Bagi pemerintah daerah, implikasinya sangat nyata. Ketika Bappeda menyusun perencanaan pembangunan, OPD membutuhkan data sektoral. Ketika pemerintah menetapkan penerima bantuan, dibutuhkan data sasaran yang akurat. Ketika pimpinan mengevaluasi pelayanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur, dibutuhkan data kinerja yang konsisten.
Jika data yang digunakan berbeda-beda, keputusan yang dihasilkan juga berisiko berbeda.
Karena itu, tata kelola data seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari agenda strategis pemerintahan, bukan hanya urusan teknis pengelola data atau perangkat teknologi informasi.
Mengapa Data Pemerintah Sering Terfragmentasi?
Salah satu persoalan yang umum terjadi dalam pengelolaan data pemerintah adalah fragmentasi.
Data dapat diproduksi oleh banyak perangkat daerah dengan tujuan dan kebutuhan yang berbeda. Masing-masing memiliki aplikasi, format, definisi, periode pemutakhiran, serta mekanisme pengelolaan sendiri.
Akibatnya, satu entitas dapat memiliki beberapa versi data.
Misalnya, satu OPD menggunakan istilah dan definisi tertentu untuk menggambarkan kelompok masyarakat, sementara OPD lain menggunakan definisi yang berbeda. Keduanya dapat sama-sama merasa memiliki data yang benar karena data tersebut dikumpulkan untuk kebutuhan masing-masing.
Persoalan semakin kompleks ketika aplikasi pemerintah tidak saling terhubung. Data yang sebenarnya sama harus dimasukkan berulang kali, sementara pembaruan pada satu sistem belum tentu langsung tercermin pada sistem lainnya.
Portal resmi Satu Data Indonesia juga mencatat bahwa keberagaman standar dan tata kelola data dapat menimbulkan inkonsistensi informasi. Data dan aplikasi yang tersebar serta tidak saling terhubung berpotensi menimbulkan redundansi dan inefisiensi, sekaligus menyulitkan penyusunan kebijakan yang holistik dan integratif.
Masalah tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pemerintah daerah bukan selalu kekurangan data. Dalam banyak situasi, tantangannya justru adalah terlalu banyak data yang belum dikelola sebagai satu ekosistem.
Prinsip Tata Kelola Data: Dari Banyak Data Menjadi Data yang Terpercaya
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
Perpres tersebut mendefinisikan Satu Data Indonesia sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Kerangka tersebut dibangun melalui empat prinsip utama: Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta Kode Referensi dan Data Induk.
Keempat prinsip tersebut sebenarnya menjawab persoalan mendasar dalam pengelolaan data pemerintah.
Pertama, Standar Data.
Standar memastikan suatu data memiliki definisi, struktur, ukuran, satuan, atau karakteristik yang jelas sehingga dapat dipahami secara konsisten oleh berbagai pihak.
Kedua, Metadata.
Metadata membantu menjelaskan konteks suatu data: siapa yang menghasilkan, bagaimana data dikumpulkan, kapan diperbarui, apa definisinya, serta bagaimana data tersebut seharusnya digunakan.
Ketiga, Interoperabilitas Data.
Interoperabilitas memungkinkan sistem yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data sesuai standar yang ditetapkan.
Keempat, Kode Referensi dan Data Induk.
Keduanya membantu memastikan entitas yang sama dikenali secara konsisten ketika digunakan oleh berbagai sistem dan instansi.
Dengan prinsip tersebut, pemerintah daerah dapat bergerak dari pola “masing-masing OPD memiliki data” menuju pola “pemerintah daerah memiliki ekosistem data yang dapat digunakan bersama.”
Satu Data Indonesia dalam Konteks Pemerintahan Digital
Dalam konteks Pemerintahan Digital, Satu Data Indonesia memiliki posisi yang lebih strategis daripada sekadar kebijakan pengelolaan dataset.
Tata kelola data menjadi penghubung antara organisasi, proses bisnis, teknologi, dan layanan digital.
Materi Paparan Indikator 5 secara eksplisit menempatkan kolaborasi antara fungsi perencanaan, fungsi TIK, dan fungsi pengelola layanan digital sebagai bagian penting. Objek yang digunakan dalam pengukuran adalah Indeks Satu Data Indonesia (SDI).
Artinya, peningkatan kematangan tata kelola data tidak dapat dibebankan hanya kepada Diskominfo.
Bappeda atau fungsi perencanaan memiliki kepentingan terhadap kualitas data untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Fungsi TIK memastikan infrastruktur dan mekanisme pertukaran data dapat berjalan. Sementara pengelola layanan digital memastikan data dapat mendukung layanan pemerintah yang digunakan masyarakat.
Ketiganya perlu bergerak dalam satu kerangka tata kelola.
Pada tingkat Initiate, misalnya, pemerintah masih berada dalam tahap menyiapkan penyelenggara SDI, dokumentasi dasar, serta mekanisme koordinasi atau regulasi internal.
Ketika bergerak ke tingkat Developing, struktur kelembagaan dan regulasi dasar sudah tersedia, sebagian besar data telah memiliki standar dan metadata, serta sistem berbagi pakai mulai tersedia meskipun interoperabilitas dan pemanfaatan lintas sektor masih terbatas.
Perjalanan kematangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi tidak terjadi sekaligus. Pemerintah daerah perlu membangun kemampuan secara bertahap hingga data benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Data untuk Evidence-Based Policy
Tujuan akhir tata kelola data bukanlah memperoleh nilai evaluasi semata.
Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas keputusan pemerintah.
Pemerintah daerah membutuhkan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis: masalah apa yang paling mendesak, siapa yang terdampak, di wilayah mana masalah terjadi, intervensi apa yang telah dilakukan, berapa sumber daya yang telah digunakan, dan apakah intervensi tersebut menghasilkan perubahan?
Inilah esensi evidence-based policy.
OECD menekankan bahwa tata kelola data memungkinkan sektor publik menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengantisipasi kebutuhan masyarakat, meningkatkan layanan, memperbaiki implementasi kebijakan, serta mengevaluasi kinerja pemerintah.
Bagi pimpinan daerah, data yang berkualitas dengan demikian bukan sekadar bahan laporan. Data merupakan instrumen untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.
Ketika data dapat dipercaya, ruang keputusan menjadi lebih terukur. Ketika data terintegrasi, pimpinan dapat melihat persoalan secara lebih utuh. Dan ketika data dapat diperbarui secara konsisten, pemerintah dapat merespons perubahan dengan lebih cepat.
Strategi Membangun Tata Kelola Data Daerah
Penguatan tata kelola data perlu dimulai dari kepemimpinan.
Pertama, tetapkan data sebagai agenda strategis pemerintah daerah. Pimpinan perlu memberikan mandat yang jelas agar pengelolaan data tidak berjalan sebagai inisiatif sektoral.
Kedua, perjelas peran antar unit kerja. Fungsi perencanaan, TIK, pengelola layanan digital, walidata, dan produsen data perlu memahami tanggung jawab masing-masing serta mekanisme koordinasinya.
Ketiga, inventarisasi dan prioritaskan data strategis. Tidak semua dataset harus dibenahi sekaligus. Pemerintah dapat memulai dari data yang paling kritis untuk perencanaan, layanan publik, dan pengambilan keputusan.
Keempat, pastikan penerapan standar dan metadata. Data yang tidak memiliki definisi dan konteks yang jelas akan sulit digunakan secara lintas organisasi.
Kelima, bangun interoperabilitas secara bertahap. Integrasi tidak harus selalu dimulai dari pembangunan sistem baru. Pemerintah daerah dapat terlebih dahulu mengidentifikasi sistem prioritas dan kebutuhan pertukaran datanya.
Keenam, hubungkan data dengan layanan dan keputusan. Data akan semakin bernilai ketika benar-benar digunakan dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, dan penyelenggaraan layanan digital.
Ketujuh, lakukan evaluasi secara berkelanjutan. Kematangan tata kelola data bukan kondisi yang dicapai sekali lalu selesai. Kualitas data, standar, mekanisme berbagi pakai, serta kebutuhan layanan akan terus berubah.
Menuju Pemerintahan Digital yang Benar-Benar Berbasis Data
Indikator 5 pada akhirnya mengajak pemerintah daerah melihat data dengan perspektif yang lebih luas. Data bukan sekadar keluaran dari aplikasi, bukan pula sekadar lampiran laporan pembangunan. Data adalah aset pemerintah yang nilainya muncul ketika dapat dikelola, dipertukarkan, dipahami, dan digunakan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Karena itu, pembangunan Pemerintahan Digital perlu dimulai dari pertanyaan mendasar: apakah pemerintah daerah telah memiliki tata kelola yang memungkinkan data digunakan bersama secara terpercaya?
Jika jawabannya belum, maka penguatan tata kelola data perlu menjadi prioritas.
Dan ketika tata kelola data telah mulai terbentuk, pembahasan berikutnya menjadi semakin penting: bagaimana pemerintah menghubungkan data tersebut dengan lokasi dan karakteristik wilayah?
Di sinilah informasi geospasial memainkan peran strategis. Data tentang kemiskinan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, bencana, hingga pelayanan publik akan menghasilkan perspektif yang jauh lebih kaya ketika dapat dibaca berdasarkan lokasi.
Selanjutnya, data tersebut juga membutuhkan statistik yang terstruktur dan berkualitas agar dapat menjadi dasar analisis serta evaluasi pembangunan.
Dengan demikian, Indikator 5, 6, dan 7 membentuk satu rangkaian logis dalam Bagian II Memahami Benang Merah 20 Indikator PEMDI, yaitu Menjadikan Data sebagai Aset Pemerintah: tata kelola memastikan data dikelola dengan benar, informasi geospasial memberikan konteks lokasi, sementara pembangunan statistik memastikan data dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan yang berkualitas.
Pemerintahan Digital pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak data yang dimiliki pemerintah, melainkan seberapa baik data tersebut diubah menjadi pengetahuan, keputusan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Leave a Reply